Kenapa harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi kudu naik ? Padahal, menilik peristiwa beberapa tempo lalu, ketika SBY masih duduk di kursi RI 1 dan berencana menaikkan harga bbm, walikota Solo, Jawa Tengah (yang malas saya sebut namanya) ikut-ikutan turun ke jalan menolak kebijakan bosnya itu.
Mohon isi tulisan ini jangan dikutip sedikit pun karena semua murni opini tanpa data yang valid.
Oleh-Oleh Titipan Bos Bank Dunia
Pulang jalan-jalan dari luar negeri berkumpul dengan pemimpin-pemimpin dunia di Beijing, Cina, Presiden (yang malas saya sebut namanya) membawa oleh-oleh berupa diumumkannya kenaikan harga bbm sebesar Rp 2 ribu perliter. Singkat kata, bandrol dikerek naik dari Rp 6.500 jadi Rp 8.500.
Tersiar kabar, saat berada di Cina, bekas walikota Solo yang naik kelas jadi Gubernur DKI Jakarta cuma setahun saja ini mendapat tantangan dari bos Bank Dunia. "Apa berani menaikkan harga bbm subsidi ?" Tantangan itu pun direspon positif. Dan benar, harga naik.
Bagi masyarakat ekonomi cekak, jelas. Kenaikan harga bbm pasti akan disusul dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, dari mulai beras, angkutan umum sampai tarif berak dan mandi di MCK umum.
Soal naiknya harga sembako pasca kenaikan harga bbm subsidi, sepertinya selalu berulang-ulang. Dan 4 kali ganti Presiden di era reformasi, belum ada yang berhasil menangani persoalan ini dengan baik, benar dan tidak menyengsarakan saya beserta 200 juta lebih penduduk Indonesia lainnya.
Hitungan Ekonomi Tanpa Mafia
Menurut hitungan para ekonom yang suaranya cuma bunyi di lembaran koran, majalah, radio dan tipi saja, beban subsidi energi terutama di bbm sudah sangat menggelendot APBN.
Gampang ditebak. Lantaran beban itu, Rupiah makin nyungkeb di hadapan Dollar AS, defisit ini-itu terjadi dan hutang pemerintah makin bengkak. Jadi, mau tak mau subsidi bbm harus dikurangi.
Ini kalau memakai hitungan ekonomi secara murni tanpa embel-embel adanya mafia. Harga bbm memang kudu naik.
Siapa yang percaya kalau Indonesia terbebas dari praktek-praktek mafia ? Sepertinya tak satu pun yang mau mempercayai.
Nah, begitu pun saya. Meski tak ada data valid dan bukti kuat, banyak yang meyakini kalau mafia minyak dan gas punya peran kuat dalam mengatur arus jual-beli bbm di sini. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk mendulang fulus.
Dugaannya begini. Pertama, kebutuhan bbm di dalam negeri setiap harinya sekitar satu juta barel. Sementara target lifting minyak yang dipatok di kisaran angka 900 ribu barel perhari dalam APBN tak pernah kesampean.
Paling mentok minyak yang berhasil disedot sebanyak 800 sekian puluh ribu barel perhari. Apa sebab ? Ya karena kilang minyak sengaja tidak dibangun dengan harapan jumlah impor makin besar.
Kedua. Kalau impor bbm makin besar, mafioso yang bermukim di Petral, anak perusahaan PT Pertamina makin cihuy kipas-kipas duit komisi impor.
Presiden (yang malas saya sebut namanya) sudah menegaskan kalau Petral tidak akan dibubarkan. Padahal, ketika musim pilpres lalu, saat calon-calon saling serang, isyu mafia migas jadi binatang sirkus yang seksi diperontonkan.
Sudirman Said yang duduk sebagai Menteri ESDM ternyata sedikit memelintir pernyataan bosnya. Dia bilang, Petral akan diaudit. Kalau terbukti jadi sarang mafia, kalau perlu akan dilikuidasi.
Lebih Tolol Dari Saya
Sebagai pihak paling berkuasa di negeri ini, apa susahnya menyentil kutu-kutu migas yang sudah cukup lama mendulang untung dengan praktek kotornya ? Tinggal mengerahkan kekuasaan, sepertinya harga bbm subsidi tak perlu naik.
Rupanya, penguasa masih cari aman dengan menaikkan harga minyak di dalam negeri dengan dalih beban subsidi sudah cukup berat dan jauh lebih besar dari alokasi pendidikan serta kesehatan yang cuma sekitar Rp 200-an triliyun.
Memang benar begitu hitungannya kalau main jujur. Tapi, apa iya masih ada yang percaya kalau tidak ada praktek mafia di sektor ini ?
Harga terlanjur naik, toh meski bakal disusul kenaikkan harga komoditi lainnya, tetap bisa dibeli. Kalau pemerintah bisa berhutang ke luar negeri, kenapa rakyat tidak bisa ngutang keluar rumah ?
Doakan saja perjuangan para mahasiswa yang sering alpa dengan pelajarannya di kampus berhasil menolak kenaikkan harga bbm. Salam gigit jari !
Mohon isi tulisan ini jangan dikutip sedikit pun karena semua murni opini tanpa data yang valid.
Oleh-Oleh Titipan Bos Bank Dunia
Pulang jalan-jalan dari luar negeri berkumpul dengan pemimpin-pemimpin dunia di Beijing, Cina, Presiden (yang malas saya sebut namanya) membawa oleh-oleh berupa diumumkannya kenaikan harga bbm sebesar Rp 2 ribu perliter. Singkat kata, bandrol dikerek naik dari Rp 6.500 jadi Rp 8.500.
Tersiar kabar, saat berada di Cina, bekas walikota Solo yang naik kelas jadi Gubernur DKI Jakarta cuma setahun saja ini mendapat tantangan dari bos Bank Dunia. "Apa berani menaikkan harga bbm subsidi ?" Tantangan itu pun direspon positif. Dan benar, harga naik.
Bagi masyarakat ekonomi cekak, jelas. Kenaikan harga bbm pasti akan disusul dengan naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, dari mulai beras, angkutan umum sampai tarif berak dan mandi di MCK umum.
Soal naiknya harga sembako pasca kenaikan harga bbm subsidi, sepertinya selalu berulang-ulang. Dan 4 kali ganti Presiden di era reformasi, belum ada yang berhasil menangani persoalan ini dengan baik, benar dan tidak menyengsarakan saya beserta 200 juta lebih penduduk Indonesia lainnya.
Hitungan Ekonomi Tanpa Mafia
Menurut hitungan para ekonom yang suaranya cuma bunyi di lembaran koran, majalah, radio dan tipi saja, beban subsidi energi terutama di bbm sudah sangat menggelendot APBN.
Gampang ditebak. Lantaran beban itu, Rupiah makin nyungkeb di hadapan Dollar AS, defisit ini-itu terjadi dan hutang pemerintah makin bengkak. Jadi, mau tak mau subsidi bbm harus dikurangi.
Ini kalau memakai hitungan ekonomi secara murni tanpa embel-embel adanya mafia. Harga bbm memang kudu naik.
Siapa yang percaya kalau Indonesia terbebas dari praktek-praktek mafia ? Sepertinya tak satu pun yang mau mempercayai.
Nah, begitu pun saya. Meski tak ada data valid dan bukti kuat, banyak yang meyakini kalau mafia minyak dan gas punya peran kuat dalam mengatur arus jual-beli bbm di sini. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk mendulang fulus.
Dugaannya begini. Pertama, kebutuhan bbm di dalam negeri setiap harinya sekitar satu juta barel. Sementara target lifting minyak yang dipatok di kisaran angka 900 ribu barel perhari dalam APBN tak pernah kesampean.
Paling mentok minyak yang berhasil disedot sebanyak 800 sekian puluh ribu barel perhari. Apa sebab ? Ya karena kilang minyak sengaja tidak dibangun dengan harapan jumlah impor makin besar.
Kedua. Kalau impor bbm makin besar, mafioso yang bermukim di Petral, anak perusahaan PT Pertamina makin cihuy kipas-kipas duit komisi impor.
Presiden (yang malas saya sebut namanya) sudah menegaskan kalau Petral tidak akan dibubarkan. Padahal, ketika musim pilpres lalu, saat calon-calon saling serang, isyu mafia migas jadi binatang sirkus yang seksi diperontonkan.
Sudirman Said yang duduk sebagai Menteri ESDM ternyata sedikit memelintir pernyataan bosnya. Dia bilang, Petral akan diaudit. Kalau terbukti jadi sarang mafia, kalau perlu akan dilikuidasi.
Lebih Tolol Dari Saya
Sebagai pihak paling berkuasa di negeri ini, apa susahnya menyentil kutu-kutu migas yang sudah cukup lama mendulang untung dengan praktek kotornya ? Tinggal mengerahkan kekuasaan, sepertinya harga bbm subsidi tak perlu naik.
Rupanya, penguasa masih cari aman dengan menaikkan harga minyak di dalam negeri dengan dalih beban subsidi sudah cukup berat dan jauh lebih besar dari alokasi pendidikan serta kesehatan yang cuma sekitar Rp 200-an triliyun.
Memang benar begitu hitungannya kalau main jujur. Tapi, apa iya masih ada yang percaya kalau tidak ada praktek mafia di sektor ini ?
Harga terlanjur naik, toh meski bakal disusul kenaikkan harga komoditi lainnya, tetap bisa dibeli. Kalau pemerintah bisa berhutang ke luar negeri, kenapa rakyat tidak bisa ngutang keluar rumah ?
Doakan saja perjuangan para mahasiswa yang sering alpa dengan pelajarannya di kampus berhasil menolak kenaikkan harga bbm. Salam gigit jari !
Komentar
Posting Komentar