Perlu berapa kali ditegaskan kalau dana haji haram digunakan sebagai investasi di bidang infrastruktur? Itu duit milik jamaah haji yang sengaja disetor demi tujuan ibadah. Tapi Presiden Joko Widodo, justru melontarkan ide agar dana tersebut dipakai dulu untuk soal lain dan menjanjikan keuntungan, sementara manajemen haji terus-terusan amburadul.
Memang, ibadah bukan hanya kudu dilakukan lewat haji. Tapi ini, merupakan impian seluruh muslim atau bisa dikatakan sebagai puncak ibadah selain Shalat, Puasa, Zakat atau Sedekah. Sementara pemerintah, seperti ramai dikabarkan, coba bermain api di sendi ini.
Hingga saat ini, seperti dilansir Kompas.com (26/72017), peraudit 2016, diperkirakan dana haji mencapai Rp 100 triliyun. Sementara pemerintah, menginginkan 80 persennya digunakan untuk kepentingan investasi di sektor infrastruktur.
Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji ( BPKH) Anggito Abimanyu, usai dilantik, menyatakan siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, pihaknya tengah melakukan pemetaan terkait keinginan tersebut meski perlu juga meminta persetujuan Dewan Pengawas dan DPR RI.
"Sekarang kami mapping semua baik investasi perbankan, portofolio maupun langsung. Yang jelas investasi yang memberikan timbal hasil yang tinggi tapi resikonya kecil," kata dia.
Sebelumnya, ketika melontarkan gagasan tersebut, Presiden menyatakan kalau keuntungan pasti didapat yakni, mensubsidi ongkos naik haji (ONH) hingga terjangkau masyarakat.
Di tempat lain, ketika berada di Makassar, Sulawesi Selatan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ide Presiden lahir guna menghindari resiko inflasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
Dia bilang, seperti dikabarkan kompas.com (28/7/2017), dana haji yang bakal dipakai berasal dari uang muka yang sudah dibayarkan calon jamaan untuk keberangkatan 10 hingga 15 tahun mendatang.
Jika dana haji benar-benar dipakai membangun infrastruktur, menurut wapres, bakal melahirkan keuntungan mencapai 15 persen. Dan tak menutup kemungkinan duit itu juga ditanam di sektor lain seperti perkebunan kelapa sawit. Wah.
"Katakanlah jalan tol, kalau keuntungannya saja 15 persen per tahun akan lebih tinggi dari inflasi. Harus diinvestasikan ke lebih tinggi dari inflasi kalau tidak akan bangkrut bisa-bisa tidak naik haji. Itu alasannya," ujar dia.
Tak berselang lama, Pakar Hukum Tata Negara yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, melontarkan kritik pedas. Dia bilang, seperti dilaporkan politik.rmol.co (28/7/2017), upaya pembangunan infrastruktur yang jor-joran, justru membuat pemerintah kelimpungan sendiri. Soalnya, hutangan makin sulit dicari sebab jumlahnya sudah menggunung, dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen seperti yang diatur Undang-Undang.
Asal tahu saja, seperti dilaporkan Kompas.com (20/3/2017), dana yang diperlukan untuk menjalankan proyek infrastruktur mencapai Rp 1.000 triliun. APBN hanya mampu menyokong Rp 387,2 triliyun. Sementara pemerintah daerah dibebankan 11 persen dari total kebutuhan dana, BUMN 22 persen, sisanya sektor jasa keuangan.
"Bisa perbankan, IKNB (Industri Keuangan Non Bank), dan pasar modal," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Nurhaida.
Hutang Kemarin Buat Apa?
Seperti dilaporkan bisnis.liputan6.com (7/7/2017), hutang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka Rp 3.672,43 triliun per akhir Mei 2017. Sementara bulan sebelumnya, berada di posisi Rp 3.667,41 triliun. Ini, menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, masih jauh lebih rendah ketimbang rasio hutang negara-negara anggota G20.
Dia bilang, rasio hutang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), masih di bawah 30 persen dan defisit APBN diperkirakan ada di kisaran 2,5 persen. Dengan kira-kira tersebut, ekonomi RI bakal tumbuh di atas 5 persen sebab mayoritas hutang untuk kepentingan pembangunan infrastruktur yang terbengkalai selama 20 tahun, lantaran pemerintah fokus menangani krisis ekonomi 1998 dan 2008.
Sementara itu, menurut catatan yang diungkap Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution seperti dilaporkan finance.detik.com (19/4/2017), Hutang Luar Negeri yang meliputi pemerintah dan swasta per Februari 2017 tercatat tumbuh 2,7 persen ketimbang tahun sebelumnya. Sementara ketimbang bulan sebelumnya, naik 3,6 persen. Itu pun sudah tak sanggup lagi membiayai pembangunan infrastruktur meski sudah diambil dari sana-sini.
"Kita itu kan membangun infrastruktur banyak sekali itupun sudah diusahakan sudah mayoritas jangan APBN, mayoritas swasta, dan BUMN. Itupun APBN enggak cukup juga pengeluaran negara untuk infrastruktur," kata Darmin.
Jadi, lantaran ketidak cukupan itulah pemerintah akhirnya melirik 80 persen dana haji untuk membela laju roda kendaraan bermotor yang akhirnya diharapkan memutar roda ekonomi lebih kencang lagi.
Cerita Jamaah Haji
Ulyah, terseok-seok menyetorkan dana haji tiap bulan ke perbankan yang diambil dari duit pensiun almarhum suaminya. Selama 10 tahun dia menabung hingga pada 2015, namanya dipanggil berangkat ke tanah suci.
Dia tidak sendiri. Menurut catatan indonesiadikuwait.com (23/9/2015), ada sekitar 168 ribu jamaah asal Indonesia yang mendarat di Saudi Arabia. Bagaimana nasib mereka ketika berada di tanah suci?
Ini bukan cerita baru bahkan sudah berlangsung lama sekali. Seperti dikisahkan kabarwashliyah.com (10/10/2014), 17 ribu jamaah terlantar di luar kawasan markaziah yang berakibat ibadah arba'in di Masjid Madinah terganggu.
Selanjutnya, ketika jamaah kloter 1 asal Jakarta akan kembali ke tanah air, mereka kembali terlantar di Bandara Internasional King Abdul Aziz Saudi Arabia selama 16 jam. Bahkan, ada yang tidak makan dan minum selama 4 jam.
Selama terlantar, tak ada satu pun petugas yang melayani mereka. Sementara di mata Kementerian Agama sebagai penyelenggara, cuma hal klasik dan sepele belaka dengan kompensasi sebesar 300 rial ke tiap jamaah. Ukurannya duit.
Musim haji tahun 2006, ada juga cacat dalam pengelolaan jamaah haji asal Indonesia. Katering tidak beres hingga berakibat menderitanya 189 ribu jamaah di Arafah dan Mina.
Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dalam rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc (PAH) III DPD RI seperti dilaporkan nu.or.id (27/2/2007), meminta maaf dan berjanji peristiwa tersebut tak terulang lagi.
Pemerintah Indonesia menggugat Arab Saudi terkait persoalan ini. Dan pada 2015, seperti dilansir kemenag.go.id (18/12/2015), gugatan dimenangkan RI dengan pengembalian uang katering sebesar 300 riyal kepada tiap jamaah dari 189 ribu jamaah tadi untuk menebus kekecewaan dan penderitaan.
“Dana itu nanti masuk menjadi dana optimalisasi yang bisa digunakan untuk seluruh jamaah haji kita," kata Lukman Hakim Saifuddin.
Cerita yang dituturkan Marzuki Alie saat masih menjabat ketua DPR RI beda lagi. Seperti dilansir rmol.co (6/11/2011), ketika dia berkunjung ke Arab Saudi pada musim haji saat itu, tiap tenda diisi 12 orang jamaah tanpa AC dan karpet. Hanya kain untuk alas tidur yang dibawa sendiri-sendiri.
Selanjutnya, kata Marzuki, soal kesehatan tak ada pengecekan secara berkala. Seorang lansia yang jatuh sakit pun tak segera mendapat penanganan sebab tim lebih memilih menunggu laporan saja. Belum lagi soal makanan. Sistem prasmanan untuk tiap kloter yang diisi 450 orang dianggap tidak benar sebab antrian cukup panjang dan lansia juga kudu antri.
Pada 24 September 2015, seperti dilaporkan parstoday.com (7/9/2016), peristiwa Mina terjadi setelah beberapa hari sebelumnya crane jatuh dan menimpa banyak jamaah di Masjidil Haram. Lebih dari 4.700 orang jamaah haji dari seluruh dunia tewas mengenaskan lantaran terinjak-injak. Liputan6.com (1/10/2015) mengabarkan, 59 korban diantaranya berasal dari Indonesia.
Pihak berwenang di Riyadh, saat itu dituding tak menunjukkan sikap bertanggung jawab, bahkan malah mencari kambing hitam dan berusaha lari dari kewajibannya. Sementara di tanah air, Sekertaris Kabinet Pramono Anung, waktu itu hanya menyatakan sikap yang berbeda dengan Iran dan tak bisa didikte siapapun.
"Sikap pemerintah Indonesia tidak bisa didikte oleh siapa pun. Yang udah menyatakan sikap itu Iran," kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, seperti dilaporkan merdeka.com (29/9/2015). Itu saja.
Dengan banyaknya catatan penderitaan jamaah yang terus-terusan berulang, pemerintah berjanji memberi keuntungan jika dana haji sebanyak Rp 80 triliyun boleh dipakai untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur. Memangnya, keuntungan seperti apa yang ditawarkan ? Apa cuma duit ukurannya ? Perbaiki saja dulu manajemen haji baru janjikan soal lain.
Komentar
Posting Komentar