Rhoma Irama berhasil membuat saya tertegun dalam bait yang dia nyanyikan. "Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga," begitu kata dia dalam lagu Kehilangan miliknya.
Dulu, lantaran garam cuma seharga Rp 5 ribu sekilogram, keberadaannya disepelekan. Padahal Inul Daratista mengingatkan bahwa sayur tanpa garam itu tidak enak. Makanya, dia terus bergoyang meski Sang Raja sudah melarangnya.
Sekarang, Marni baru tahu rasa setelah harga garam seperti diberitakan batam.tribunnews.com pada Jumat (28/7/2017) melejit dari sekarung Rp 50 ribu, menjadi Rp 250 ribu.
"Biasanya sekarung cuma Rp 50 ribu, sekarang Rp 250 ribu. Sakit hati aku, sudah kayak harga beras. Cobalah, Indonesia ini, katanya kaya, dikelilingi laut. Tapi kok bisa garam saja harganya naik segitu," kata Marni yang merupakan pedagang di pasar Tiban Centre, Batam, Kepulauan Riau.
"Kok bisa garam kasar yang biasanya terbuang-buang jadi segitu. Sekarang Rp 5.000, jual setengah kilolah. Saya nggak mau stok, takut nggak laku. Belum lagi kalau nanti tiba-tiba turun harga," tuturnya lagi.
Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi di hari sebelumnya, seperti dilansir batam.tribunnews.com, Kamis, (27/7/2017)meyakini betul kalau stok garam di wilayahnya ada pada posisi aman.
"Sampai sekarang ini kami juga belum ada menerima keluhan," kata Zarefriadi.
Zaerafriadi, justru menuding pemberitaanlah yang menyebabkan orang-orang berbondong memborong garam. Akibatnya, sesuai hukum standar ekonomi, harga malah melonjak.
"Pengaruh pemberitaan mendorong orang bersikap lain, tidak normatif. Ya, bisa konsumen belanja garam lebih banyak. Kalau beli, sewajarnya sajalah. Kalaupun mau cari untung jangan tinggi-tinggilah" ujar dia.
Kalau Kadisperindag Batam belum menerima keluhan kelangkaan garam, bagaimana dengan daerah lain. Sebab di Pulau Karimun saja, Manager agen sembako CV. Jumi Indo, Nofianti, seperti dilaporkan batamtoday.com pada Rabu (26/7/2017), mengatakan, lonjakan harga garam di Karimun memang sudah tak dapat dihindari, sebab dari penyedia saja sudah melejit hampir 300 persen.
Dia bilang, meski garam halus sudah dipesan sejak jauh hari, tetap saja tidak ada. Yang ada cuma garam kasar. Ini, lantaran pengaruh iklim hingga orderan dibatasi. Cirebon, Surabaya hingga Madura, semua tak punya persediaan.
"Kita hanya bisa berharap agar stok garam bisa kembali pulih, karena garam merupakan bumbu terpenting dalam kehidupan sehari-hari," kata Nofi.
Pulau Jawa juga jadi korban kelangkaan garam. Di Boyolali, seperti diberitakan detik.com pada Selasa (25/7/2017), harga sudah naik sampai tujuh kali lipat dari Rp 900 perkilo, melejit jadi Rp 5 ribu perkilo untuk jenis garam grosok. Padahal, sering digunakan sebagai campuran saat kasih minum ternak sapi perah.
Suyud, salah satu pedagang di pasar Pasar Pengkol, Desa Ringinlarik, Musuk, Kabupaten Boyolali, dalam berita tersebut mengatakan, tadinya dalam seminggu ada dua kali kiriman garam grosok dari Madura. Tapi kini, 10 hari sekali baru dikirim.
Kalau Jakarta sih aman. Amanda Gita, Asisten Manager Bidang Humas PD Pasar Jaya menyatakan stok garam di Jakarta hingga saat ini berada pada posisi terkendali. Seperti dikabarkan wartakota.tribunnews.com (26/7/217), lantaran pada posisi tak bermasalah, pihaknya tak melakukan penghitungan di pasar-pasar di seluruh Jakarta.
Impor Resep Jitu
Seperti diceritakan jateng.tribunnews.com pada Rabu (26/7), biasanya Mudayanah, salah satu perajin ikan asin di Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah, menggunakan satu sak garam untuk memproduksi 50 kilogram ikan asin. Sekarang, tiap sak dipakai untuk dua kuintal biar irit. Bahkan, air garam sisanya dipakai berkali-kali.
Mendengar kabar kelangkaan garam di sejumlah daerah di Indonesia, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti, seperti dikatakan kumparan.com pada Rabu (26/7/2017), membentuk tim verifikasi lapangan guna mengkaji ketersediaan stok. Nantinya verifikasi tersebut akan menjadi dasar rekomendasi langkah pemerintah dalam melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri.
"Tim setelah melakukan verifikasi dilapangan, akan kelihatan langkah impor garam itu berapa jumlahnya," kata dia.
Entah apa bentuk temuan KKP di lapangan. Tapi yang jelas, mereka dalam berita di kumparan.com pada Rabu (26/7/2017), mengakui kalau ada kelangkaan garam. Tuduhan, langsung dialamatkan pada curah hujan ekstrim sebagai biang keladi, hingga petani garam tak mendapat terik matahari sebagai salah satu unsur primer dalam proses produksi. Segeralah rapat digelar bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla guna mencari jalan keluar paling jitu.
Seperti yang sudah-sudah, impor satu-satunya resep manjur yang dipilih sebagai jalan keluar. Setelah KKP memberikan rekomendasi, Kementerian Perdagangan segera menerbitkan izin impor bagi PT Garam. Soal kuota, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, seperti diberitakan kompas.com, Kamis (28/7/2017), enggan merincinya.
"Saya keluarkan izin (impor garam) untuk industri. Aman sudah," kata dia sambil menjelaskan kalau impor baru direncanakan saja, harga sudah berangsur turun.
Potensi Kekuatan dan Celah Lemah
Situs bakosurtanal.go.id menyebutkan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Tentu, potensi yang dimiliknya juga besar, mengingat ada 13.466 pulau, 1.922.570 kilometer luas daratan, serta 3.257.483 kilometer luas perairan yang dimilikinya.
Seharusnya, dengan segala potensi tersebut, lirik lagu Koes Ploes yang berbunyi "tombak, kayu dan jala sanggup menghidupimu," benar-benar bisa diwujudkan. Masa iya, curah hujan ekstrim terjadi di seluruh Indonesia hingga urusan garam yang sering dianggap sepele pun, kudu menyerahkan nasib ke pihak asing.
Sekedar informasi, Pulau Jawa termasuk Madura, seperti ramalan cuaca mingguan bmkg.go.id, yang dilansir Jumat (28/7/2017), umumnya berawan dan hujan ringan dan potensi hujan sedang di Banten. Sementara Cirebon yang disebut-sebut sebagai produsen garam terbesar di Indonesia, untuk hari ini diramalkan cerah berawan dengan suhu 24 hingga 34 derajat celcius. Itu saja.
Di tahun 2016 lalu, seperti dilansir obsessionnews.com (9/2/2016), Kementerian Pertanian sudah mematok target produksi komoditas unggulan pangan dan perkebunan. Rinciannya yakni, Padi sebanyak 75,13 juta ton gabah kering giling (GKG), Jagung sebanyak 21,35 juta ton, Kedelai sebanyak 1,6 juta ton, Daging sapi 0,59 juta ton, Gula 2,8 juta ton, Bawang merah 1,17 juta ton, Cabai besar 1,11 juta ton, Cabai rawit 759.000 ton.
Anggaran untuk mencapai target tersebut, seperti diberitakan bisnis.com (25/12016), disediakan sebanyak Rp 31,51 triliyun. Optimisme diklaim tercapai seperti data yang disuguhkan Kemendag.go.id (21/2/2017) lalu. Produksi beras, mencapai angka 79,1 juta ton, jagung 23,2 juta ton, bawang 1,3 juta ton, caba 1,918 juta ton. Cukup memuaskan, meski akhirnya ditemukan keteledoran dalam penghitungan.
Badan Pusat Statistik, seperti diberitakan finance.detik.com Selasa (3/1/2016), menyebutkan, meski Kementerian Perdagangan mengklaim produksi beras lebih dari cukup, rupanya ada catatan impor terselip sebanyak 1,2 juta ton. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Perdagangan, Agung Hendriadi, berkelit kalau itu adalah sisa dari kontrak impor tahun 2015 yang difungsikan sebagai cadangan pemerintah.
Mana yang benar? Jelasnya, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring, seperti diberitakan bisnis.com (25/1/2016), sudah mengingatkan untuk mencapai target produksi luas area tanam kudu mencapai 15 juta hektar dan luas panen 14,8 juta hektar. Sementara hingga Oktober tahun sebelumnya, luas panen menyusut 190 ribu hektar akibat kekeringan. Belum lagi minat petani menurun lantaran harga tak merayu.
Mafia Pangan
Entahlah, soal ini benar atau tidak adanya. Menurut catatan obsessionnews.com (9/2/2016), pada mula triwulan ketiga tahun 2015, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa 65 persen kebutuhan pangan nusantara dipasok dari kegiatan impor. Sampai akhir 2014 saja, nilai impor pangan lebih dari 5 miliar dollar AS.
Impor pangan saat itu juga masih di sendi paling wajib meliputi : beras, kedelai, jagung, terigu, ketan, garam, daging sapi, buah-buahan, sayur mayur, ikan teri, ikan kembung, ikan lele dan gula. Dari penugasan pemerintah, Badan Urusan Logistik (Bulog) hingga akhir 2015 merealisasikan 400 ribu ton impor beras. Angka ini, meleset dari patokan 500 ribu ton.
Menteri Perekonomian Darmin Nasution, seperti dilansir obsessionnews.com (9/2/2016) waktu itu juga merestui kegiatan impor. Dia mau jangan sampai tertahan. Sebab hingga akhir tahun 2015, Bulog hanya mampu menyediakan stok beras sebanyak satu juta ton. Padahal kata dia saat jumpa pers akhir tahun 2014, jumlah tersebut belum memadai. Idealnya, angka harus berada 1,35 juta sampai 1,5 juta ton. Kalau ditahan pasokan pasti menipis dan harga meroket.
Masyarakat golongan ekonomi sederhana, terbilang rajin mengkonsumsi telur yang harganya murah. Sekali-sekali, boleh juga nyobain daging ayam. Tapi kadang, meski pasokan berlebih, lonjakan harga masih saja terjadi terutama menjelang hari besar.
Di Sukabumi, seperti diberitakan pikiran-rakyat.com (20/12/2016), menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga telur melejit sampai di posisi Rp 22 ribu perkilogram. Padahal dua hari sebelumnya ada di kisaran Rp 17 ribu perkilogram.
Hasanuddin, salah satu pedagang di Pasar Pelita, Kota Sukabumi, dalam berita tersebut mengatakan, dalam sepekan harga daging ayam saat itu melejit dua kali. Dari Rp 30 ribu perkilo, naik jadi Rp 33 ribu perkilo, kemudian merangkak ke angka Rp 34 ribu perkilo. Lagi-lagi, pemerintah yang diwakili Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Sukabumi, Wahyu Setiawan, seperti diberitakan pikiran-rakyat.com (20/12/2016) berkelit. Dia bilang,dari hasil pantauan relatif masih stabil.
Asal tahu saja, masih menurut berita tersebut, saat itu harga ayam hidup di tingkat peternak berada di kisaran Rp 13 ribu hingga Rp 14 ribu perkilogramnya. Sementara di Jawa Tengah, harga terendah di level Rp 9 ribu perkilogram. Tentu, melihat lonjakan harga di pasar, akhirnya melahirkan polemik tersendiri di kemudian hari.
Gerakan Bela Peternak Ayam Pedaging dan Petelur (GBPA), merasa peternak kegencet dan terpaksa mengadu ke pemerintah. Menurut uraian Dwi Andreas, Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) seperti dilansir kompas.com (1/3/2017), disparitas ini memang sudah sejak lama terjadi. Penyebabnya, lantaran perusahaan peternakan ayam (integrator) sudah masuk hingga pelosok desa.
Rantai pasok dari hulu hingga hilir dikuasai integrator. Mulai bibit ayam, pakan ternak, hingga jaringan distribusi dimonopoli habis-habisan. Akibatnya, peternak kecil tak punya posisi tawar dan harga naik semaunya.
Data GBPA seperti diuraikan Dwi, juga menyebutkan kalau produksi daging ayam mengalami kelebihan. Dalam satu tahun ada 3,5 miliar ekor yang diproduksi. Padahalm kebutuhan nasional hanya 2,8 miliar setahun.
Siapa Pemainnya ?
Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, seperti lansiran obsessionnews.com (9/2/2016), mengatakan, kebijakan sistem kuota impor justru bikin mafia tumbuh subur. Buktinya, saat impor dilakukan, harga tetap enjot-enjotan enggan turun.
Di era Orde Baru kata dia dalam berita tersebut, Bulog memang pegang peran vital untuk urusan pangan. Tapi setelah ada intervensi International Monetary Fund (IMF) hingga pasca itu, posisinya dikebiri. Ketika mau ditingkatkan pun, lagi-lagi ada soal besar. Sebab perannya ganda yaitu profit dan non profit. Jadi, pantaslah kalau Eny akhirnya menyebut ada yang salah dalam tata niaga perdagangan Indonesia.
Masih ingat kabar soal importir yang masuk bidikan hukum beberapa waktu lalu? Setelah diperiksa kebenaran operasionalnya dari alamat dan telepon yang ada, Eny bilang, rupanya fiktif belaka. Jumlahnya tak sedikit lho.
Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika masih aktif seperti uraian obsessionnews.com (9/2/2016), bilang, kalau kebijakan impor sengaja dikondisikan agar Indonesia terkesan selalu kekurangan bahan pangan. Soal daging sapi misalnya, meski wilayah seperti Jawa Timur, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, sanggup penuhi kebutuhan dalam negeri, impor tetap dilakukan. Akibatnya, Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kudu masuk bui.
Kebijakan kuota impor serta penghapusan tarif bea masuk waktu itu, menjadi saluran koneksi antara mafia dengan pemegang kekuasaan. Sementara Lembaga pangan independen internasional OECD seperti diuraikan obsessionnews.com (9/2/2016) bilang, di pasar internasional, empat pos besar yang sering disebut ABCD atau Acher Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill, dan Louis Dreyfus, menguasai 90 persen pangsa perdagangan biji-bijian di seluruh dunia.
Apakah jaringan mafia pangan ini masih beroperasi hingga mempengaruhi iklim tata niaga Indonesia hingga saat ini ? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Tuhan, mafia dan penguasa yang tahu.
Komentar
Posting Komentar